Tim Komisi VIII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikecewakan Gubernur Frans Lebu Raya. Pasalnya Komisi yang membidangi masalah sosial, agama dan penanggulangan bencana itu tidak diterima gubernur dan hanya menyerahkan kepada Wagub Esthon Foenay dan Asisten I Gubernur.

            Menurut anggota Tim  Anita Yacoba Gah dari Fraksi Partai Demokrat, selama kunker dari tanggal 7 hingga 10 Desember 2009 lalu,  kedatangan Komisi VIII sebagai penguasa anggaran di DPR ingin mengetahui sampai sejauh mana penyerapan dan kendala serta hambatan APBN di bidang sosial dan keagamaan di NTT.

            Sebagai Gubernur, dialah yang harus bertanggungjawab dan menyampaikan paparan termasuk untuk tahun 2010 dan 2011 mau dibawa kemana propinsi ini. “ Itu semua tergantung dukungan DPR khususnya bidang-bidang sosial, bencana alam, anak-anak panti asuhan, masalah agama serta pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

            Bahkan kata potitisi  Partai Demokrat ini, untuk bidang pemberdayaan perempuan, Gubernur tidak peduli sama sekali. Informasi yang dihimpun dari dinas Pemberdayaan Perempuan setempat, dana untuk program pemberdayaan perempuan dan anak masih amat minim. Padahal, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking dan kasus-kasus sosial lainnya cukup tinggi.

            Yang juga dirasakan aneh, kata Anita Yacoba Gah,  Gubernur Frans Lebu Raya pada saat yang sama menerima Depurti Gubernur BI. “ Ini kan aneh, kok DPR malah tidak diberi kesempatan bertemu dengan Gubernur, tapi diserahkan kepada Asisten I dan dinas-dinas,” tukasnya.

            Saat ditanya apakah ada alasan yang disampaikan Gubernur mengenai ketidaksiapannya menerima Komisi VIII, dia menyatakan tidak ada alasan sama sekali. “ Kedatangan  kami bukan untuk mengemis, tetapi melaksanakan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” tegasnya.

            Kekecewaaan yang sama juga disampaikan anggota Tim Kunker Muhammad Oheo Sinapoy, sangat menyesalkan ketidakhadiran Gubernur saat Tim Komisi VIII mengunjungi NTT. Di Propinsi ini banyak masalah, utamanya masalah sosial dan pengentasan kemiskinan, namun mengapa Gubernur yang paling tahu dan bertanggungjawab tidak bersedia berdialog dengan DPR.

Atas kejadian ini, kader Partai Demokrat Anita Yacoba menyatakan akan berkirim surat kepada Mendagri dan Menpan. Bahkan lanjutnya, kalau perlu akan mengirim surat ke Presiden, sebab Gubernur adalah perpanjangan tangan Presiden/pemerintah yang ada di daerah. (mp)